Kementerian Negara Koperasi dan UKM menggandeng Kementerian Negara BUMN dan Non Government Organization (NGO) SwissContact mengoptimalisasi penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) untuk pengembangan KUKM.

"Hal ini perlu dilakukan untuk memfasilitasi agar ke depan penyaluran CSR bisa lebih tepat sasaran di samping juga terbangun komunikasi antarpelaku dunia usaha," kata Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis Kemenkop, Prijambodo, di Jakarta, Rabu (26/3) kemarin.

Ia mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Kemeneg BUMN dan Swisscontact segera menggelar forum yang mempertemukan pelaku bisnis baik dari BUMN maupun swasta yang bergerak di berbagai bidang termasuk media massa.

Posisi Kemenkop dan Kemeneg BUMN dalam hal ini adalah sebagai fasilitator agar penyaluran dana CSR untuk pengembangan KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) semakin optimal.

"Makin banyak pihak yang memikirkan nasib KUKM diharapkan akan makin berkembang dan meluas jangkauannya sehingga pada akhirnya mampu mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja," katanya.

Pihaknya akan memberikan kebebasan secara penuh kepada pelaku dunia usaha untuk menunjuk UKM manapun sebagai penerima dana CSR.

Terlebih bagi perusahaan BUMN yang telah diikat peraturan tersendiri. "Perusahaan bebas beraksi dengan rambu-rambu yang ditertibkan oleh pemerintah, kita berkoordinasi dan perusahaan-perusahaan itu yang melaksanakan," katanya.

Rencananya dalam forum atau lokakarya yang akan digelar 2 April 2008 di Kemenkop itu hadir perwakilan dari perusahaan BUMN dan swasta.

Sebanyak 40 perusahaan BUMN di bawah koordinasi Kemeneg BUMN hadir dalam acara tersebut di antaranya PT Pertamina, PT Jamsostek, Indosat, Telkomsel, Angkasa Pura, PT Bank BNI, dan PT Bank Mandiri.

Sedangkan dari perusahaan swasta hadir perwakilan dari 62 perusahaan di antaranya PT Kaltim Prima Coal, PT HM Sampoerna, PT Bogasari, PT Sinarmas, dan PT Bank Danamon. Selain itu hadir pula unsur-unsur dari induk koperasi, praktisi, perguruan tinggi, dan mass media.

Media massa dilibatkan dalam forum tersebut mengingat saat ini posisinya makin strategis dan untuk menunjukkan bahwa media massa juga perlu mempunyai peran dan kepedulian dalam pemberdayaan UKM, katanya.

Ia menegaskan, motivasi pemerintah dalam mengadakan forum tersebut adalah untuk mensinergikan langkah dunia usaha dengan regulator dalam pengembangan KUKM di Tanah Air.

Ingin Salurkan CSR
Dalam kesempatan yang sama, Prijambodo membantah bahwa pihaknya mengadakan forum tersebut adalah sebagai upaya untuk kembali menjadi koordinator penyalur CSR atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari BUMN seperti beberapa tahun silam.

"Belum sampai kesana, pada intinya adalah untuk mensinergikan pelaku dunia usaha dan pemerintah dalam memajukan UKM," katanya. Apalagi selama ini belum terdata dengan pasti berapa jumlah UKMB binaan terutama dari perusahaan swasta yang ternyata telah banyak berkembang.

Pada dasarnya, pihaknya menilai penyaluran dana CSR belum optimal dalam hal sasaran, jangkauan, dan outputnya. Hal ini antara lain disebabkan masih belum jelasnya model-model bisnis, sinkronisasi, kebutuhan dengan penyediaan SDM serta sharing informasi bagi praktek-praktek penyelenggaraan program CSR.

Karena itu, menurut Prijambodo, berbagai pihak harus mulai mengenal dan memahami program CSR di berbagai perusahaan, memperoleh informasi program CSR yang dianggap unggulan dan handal, serta mengenali potensi dan permasalahannya.

"Kita juga harus mengetahui kerangka hukum yang dijadikan landasan bagi penyelenggaraan CSR," katanya