SURAPATI,(GM )- Penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jawa Barat masih terbilang rendah. Angka penyaluran KUR dari tahun 2007 hingga 2010 hanya Rp 1,9 triliun.

"Memang penyerapan KUR di Jawa Barat sangat rendah, hal itu terkait masalah agunan," ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, Wawan Hernawan pada acara kunjungan Menteri Koperasi dan UMKM ke sentra industri di Kota Bandung, Jumat (2/4).

Menurut Wawan, para pelaku usaha kecil dan menengah tidak bisa mengakses dana KUR karena terbentur masalah agunan. Apalagi tidak banyak para pelaku UKM yang memiliki agunan, baik sertifikat tanah ataupun lainnya.

Selama ini, lanjut Wawan, pihak perbankan terlalu hati-hati dalam menyalurkan dana KUR. Hal ini sangat menyulitkan para pelaku UKM yang akan mengakses KUR.

Wawan berjanji, pihaknya akan terus berupaya supaya para pelaku UKM bisa mendapatkan akses bantuan permodalan. Bahkan untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM Jabar telah bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memfasilitasi sertifikat tanah.

"Program bantuan sertifikasi telah berjalan sejak lima tahun terakhir. Tapi ini pun sulit karena prosesnya memakan waktu yang cukup lama," katanya.

Diungkapkan Wawan, selama ini KUR disalurkan pemerintah melalui kerja sama perbankan. Ke depan diharapkan penyalurannya dapat melibatkan koperasi simpan pinjam (KSP) untuk memudahkan pelaku usaha kecil dan menengah mengakses permodalan.

"Penyaluran KUR sepertinya akan lebih efektif kalau dengan KSP. Dan hal itu pun bisa mengatasi masalah agunan, karena KSP sendiri memiliki jaringan anggota yang cukup besar," katanya.

Wawan mengatakan, pihaknya memang sudah berkoordinasi mengenai hal itu dengan Kementerian Koperasi dan UMKM yang berwenang dalam masalah itu. "Kita memang sudah usulkan mengenai itu, mudah-mudahan usulan kita bisa diterima," katanya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Kadin Jawa Barat Bidang Koperasi UMKM dan Kemitraan, Iwan Gunawan. Menurutnya, selama ini penyaluran dana KUR tidak efektif. Bahkan serapannya sangat kecil, yaitu 15% dari jumlah UMKM di Jawa barat yang mencapai 7 juta. "Hal itu memang tidak lepas dari masalah agunan dan suku bunga KUR yang tinggi," katanya.

Iwan berharap, pemerintah dan perbankan dapat menurunkan nilai suku bunga KUR yang saat ini mencapai 14%. Suku bunga kredit program tersebut idealnya di bawah 10%.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UMKM RI, Syarif Hasan mengatakan, pada awalnya KUR memang agak susah diakses para pelaku UKM terkait dengan agunan. Namun pihaknya telah memberikan kemudahan kemudahan, sehingga untuk UKM yang mengakses dana KUR di bawah Rp 5 juta tidak dikenakan agunan. Pelaku usaha yang memiliki credit card pun bisa mengakses KUR. (B.99/vin.job)**

 

Sumber : www.klik-galamedia.com