Penandatanganan nota kesepakatan alias Memorandum of Understanding (MoU) penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) akan dilakukan sebelum 20 Januari 2010. Kepastian ini merupakan salah satu hasil rapat Komite Kebijakan KUR, Jum’at (8/1).

Mengenai bunga, Komite Kebijakan KUR, Desember silam, memutuskan bunga turun 2% di 2010.
Mengenai bank pelaksana, kata Choirul, bank swasta belum tentu menjadi mitra. Pemerintah menilai, bank swasta belum sepenuhnya mampu mengatasi problema dalam penyaluran KUR. Misalnya soal infrastruktur. "Bank penyalur KUR harus dekat dengan debitur," katanya.

Sebenarnya, ia menambahkan, bank swasta masih tertarik. "Tapi, untuk daerah-daerah pedesaan dengan skala kecil, mungkin mereka kurang memiliki sarana," ujarnya.

Maklum saja, untuk menjadi penyalur KUR, bank harus menyiapkan infrastruktur yang biayanya tidak murah. "Bank harus menyiapkan infrastruktur secara total untuk menjadi penyalur KUR," ujar Daniel Budi Rahajoe, Direktur Kredit PT Bank Mega Tbk.

Karena alasan itu, Menteri Negara Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan mengatakan, bank swasta tak lagi menjadi prioritas. "Bank penyalur yang menjadi prioritas adalah enam Bank BUMN dan 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD)," kata dia.

Choirul menambahkan, target nilai KUR di akhir 2010 masih Rp 20 triliun. Enam bank sudah berkomitmen menyalurkan kredit Rp 16 triliun dan seluruh BPD memberi plafon Rp 3,5 triliun.

Selain bunga dan bank pelaksana, poin penting KUR ketiga adalah kenaikan imbal jasa bagi pihak penjamin. "Yang tadinya 1,5% menjadi sekitar 3%," kata sumber KONTAN di kantor Menteri Koordinator Perekonomian.

sumber : Andri Indradie (www.kontan.co.id)