MEDAN - Keluhan para nelayan di Sumut atas kurangnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) memang cukup beralasan. Sebab, sebagian besar nelayan yang ada di Sumut memang memiliki tempat tinggal. Mayoritas nelayan yang tinggal di pesisir pantai terkendala masalah SK 44 dari Departemen Kehutanan, yang mengatur kawasan hutan dan tata ruang. Karena mereka tinggal di kawasan yang masuk di areal hutan lindung, kepemilikan surat tanah pun menjadi terkendala.

Choirul Djamhari, Deputi Bidang Restrukturisiasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan perubahan regulasi itu dilakukan untuk makin memperluas jangkauan penyaluran dana yang dilaksanakan dengan pola penjaminan pemerintah.

“Perubahan itu dilakukan juga atas keluhan yang terus bergulir, karena perbankan ternyata masih mencantumkan kewajiban agunan tambahan bagi calon debitor dari skala usaha mikro,” ujar Choirul Djamhari kepada Bisnis, Minggu, 30 Oktober.