BADUNG : Usaha mikro, kecil dan menengah dengan partner kerjanya lembaga keuangan mikro (LKM) merupakan benteng ketahanan ekonomi berbasis kerakyatan di Bali. Karena itu, pemerintah daerah seyogyanya memberikan perhatian terhadap sektor ini.

Demikian diungkapkan pemerhati ekonomi kerakyatan IGP Darya, S.E., M.M., Selasa (9/6) kemarin dalam suatu sinergi sejumlah pelaku UMKM dan LKM di Kuta, Badung.

Lanjut dia, UMKM dan LKM telah terbukti dan teruji kemampuannya menghadapi krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu, termasuk krisis global saat ini. Mereka pun masih tetap eksis.

Dengan demikian, katanya, keberadaan LKM dan UMKM di Bali patut mendapat perhatian serius dari para birokrat. Ini juga karena pendapatan asli daerah (PAD) justru sebagian besar ditunjang oleh pelaku LKM dan UMKM.

Darya tidak menutup mata, pemerintah makin menampakkan diri membantu LKM dan UMKM melalui pinjaman kredit tanpa agunan (KTA) dan pinjaman bergulir dengan suku bunga lunak.

Namun hingga kini, baru sebagian kecil pelaku LKM dan UMKM yang bisa memanfaatkan fasilitas kredit dan dana bergulir di atas. “Sesuai penelitian acak, sebagian besar pelaku LKM dan UMKM belum tersentuh pinjaman modal kerja seperti tersebut,” katanya.

Jika kondisi ekonomi masyarakat sudah baik dan sejahtera, pembangunan fisik apa pun dilakukan bisa berjalan mulus, penyimpangan dan penyalahgunaan dana pemerintah setidak-tidaknya dapat ditingkatkan.

Setelah sektor pariwisata anjlok sejak beberapa tahun lalu, saat itulah pemerintah mulai menaruh perhatian pada sektor pembangunan pertanian dan UMKM maupun LKM.

Memperhatikan jumlah LKM dan UMKM di Bali, semestinya ketangguhan perekonomi berbasis kerakyatan menjadi benteng bisa menjanjikan dalam ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. *dra

Sumber : www.bisnisbali.com